Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, mencakup fungsi penuntutan, eksekusi vonis, dan pengawasan kasus pidana.

Fungsi utama Kejaksaan RI meliputi penuntutan perkara pidana, eksekusi putusan pengadilan, penyidikan kasus korupsi, dan pemberian pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan RI dikepalai oleh Jaksa Agung, diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR, bertanggung jawab atas koordinasi seluruh jaksa di wilayah nasional dan internasional.

Tugas Kejaksaan RI mencakup penuntutan kasus pidana umum dan khusus, eksekusi hukuman, serta kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Peradilan Umum dan UU Pemberantasan Korupsi.

Struktur organisasi Kejaksaan RI terdiri atas Kejaksaan Agung di pusat, Kejaksaan Tinggi di provinsi, dan Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota, dengan divisi penuntutan, penyidikan, dan dukungan hukum untuk efisiensi penanganan kasus.

Perbedaan utama terletak pada fungsi: Kepolisian berwenang menyelidiki kasus pidana, sementara Kejaksaan RI fokus pada penuntutan dan eksekusi hukum berdasarkan UU KUHAP dan UU Kepolisian untuk menjamin keadilan.

Proses melamar melibatkan pendaftaran melalui seleksi kompetensi CASN, tes pengetahuan hukum UUD 1945 dan KUHP, serta wawancara untuk menjadi Calon Jaksa sesuai dengan Persyaratan Jabatan Kejaksaan RI.

Kasus besar mencakup korupsi seperti kasus e-KTP, penggelapan pajak, narkoba, dan pencucian uang yang ditangani Tim Task Force Kejaksaan Agung untuk penanganan efisien berdasarkan data statistik resmi.

Proses meliputi tahap penyidikan oleh polisi, pelimpahan perkara ke Kejaksaan, penuntutan di pengadilan, eksekusi putusan, dan monitoring oleh badan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan.

Dasar hukum utama adalah UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UUD 1945 Pasal 24, UU Peradilan Umum, dan Keputusan Jaksa Agung yang mengatur kode etik dan standar operasional.

Kejaksaan RI adalah singkatan dari Kejaksaan Republik Indonesia, sebuah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dan pengawasan jalannya proses hukum di Indonesia.

Tugas utamanya mencakup menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta memastikan keadilan dalam masyarakat. Kejaksaan RI dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh presiden.

Tugas pokok Kejaksaan RI meliputi penuntutan perkara pidana, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, dan pemberian pertimbangan hukum kepada pemerintah.

Secara rinci, bidang tugasnya mencakup penanganan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional untuk mendukung kepastian hukum di Indonesia.

Struktur organisasi Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung di tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi di provinsi, dan Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota.

Pimpinan tertinggi adalah Jaksa Agung, dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan berbagai direktorat seperti Direktorat Intelijen dan Direktorat Perdata dan Tata Usaha Negara.

Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi Kejaksaan RI yang bertanggung jawab mengendalikan kebijakan dan operasional penegakan hukum.

Perannya mencakup pengajuan tuntutan dalam sidang pengadilan, koordinasi dengan polisi dan pengadilan, serta representasi institusi dalam sidang penting untuk memastikan proses hukum berjalan adil.

Untuk mengajukan laporan ke Kejaksaan RI, masyarakat dapat mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri setempat atau melalui layanan online di situs resmi.

Prosedurnya melibatkan pengisian formulir laporan, lampiran bukti-bukti, dan verifikasi awal oleh jaksa penyidik untuk memvalidasi kasus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kejaksaan RI berperan sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana, mengawasi proses peradilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam operasionalnya, lembaga ini fokus pada penindakan korupsi, perdagangan narkotika, dan kejahatan keuangan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil.

Sistem perekrutan jaksa di Kejaksaan RI dilakukan melalui ujian terbuka dan seleksi ketat yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Calon jaksa harus memenuhi syarat seperti lulusan hukum, usia minimal 25 tahun, dan lulus tes psikologi serta wawancara untuk menjamin profesionalisme.

Program unggulan Kejaksaan RI termasuk Penyelesaian Perkara Tanpa Sidang (Penyingkapan), Penanganan Korupsi Berbasis Digital, dan Edukasi Hukum Masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi penegakan hukum, mengurangi backlog perkara, dan mempromosikan transparansi melalui inisiatif seperti digitalisasi arsip.

Kejaksaan RI menangani kasus korupsi dengan membentuk satuan tugas khusus seperti Satgas Tipikor yang berfokus pada penyidikan cepat dan kerja sama dengan KPK.

Strateginya meliputi pengawasan dana publik, pemblokiran aset terduga, dan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan perkara.

Kejaksaan RI berfokus pada penuntutan perkara setelah penyidikan oleh Kepolisian RI, sedangkan Kepolisian RI bertugas penyidikan awal dan pengamanan publik.

Kerja sama keduanya terjadi dalam penyidikan gabungan, dengan peran utama Kejaksaan dalam mengajukan tuntutan di pengadilan untuk memastikan kesinambungan proses hukum.

Sebagai anggota DPR RI, Heri Gunawan memiliki peran kunci dalam tiga bidang utama: pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan penetapan anggaran negara. Dia aktif di komisi khusus, seperti Komisi VIII yang menangani agama dan sosial, di mana dia mengawasi kinerja kementerian terkait. Perannya juga mencakup mewakili aspirasi rakyat melalui dengar pendapat publik, serta membahas rancangan undang-undang untuk memastikan manfaat bagi masyarakat luas. Struktur kerjanya melibatkan sidang rutin di Senayan, Jakarta, untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

Latar belakang politik Heri Gunawan dimulai sejak era reformasi, di mana dia memulai sebagai aktivis pemuda yang fokus pada isu demokrasi dan anti-korupsi. Dia kemudian bergabung dengan partai politik utama seperti Partai Golkar, dan terpilih sebagai anggota dewan daerah sebelum naik ke tingkat nasional. Pendidikannya mencakup gelar sarjana hukum dari universitas terkemuka di Indonesia, yang memperkuat keahliannya dalam analisis kebijakan. Keyakinan politiknya berpusat pada penguatan hukum dan pemberdayaan masyarakat marginal, dengan pengalaman panjang dalam advokasi hak asasi manusia.

Masyarakat dapat menghubungi Heri Gunawan melalui beberapa kanal untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi: pertama, via media sosial resminya (seperti Twitter @herigunawan_ri atau Instagram resmi) yang aktif diperbarui; kedua, melalui kantor DPR RI di Senayan, Jakarta, dengan mengajukan janji temu; ketiga, melalui pos elektronik di alamat email kantor yang tertera di website resmi DPR RI. Selain itu, Heri Gunawan sering mengadakan pertemuan langsung di daerah pemilihan (dapil), seperti kota asalnya, untuk interaksi langsung dengan konstituen. Struktur responsnya dirancang untuk efisien, dengan tim pendamping yang menindaklanjuti keluhan dalam 48 jam.

Prestasi utama Heri Gunawan mencakup kontribusi signifikan dalam pembuatan undang-undang, seperti revisi UU Kesehatan yang mempromosikan akses layanan dasar bagi keluarga miskin. Dia juga memimpin inisiatif pengawasan proyek infrastruktur nasional, termasuk pengurangan pemborosan anggaran sebesar 15% melalui audit rutin. Selain itu, Heri Gunawan aktif dalam komisi DPR yang mendorong program pemberdayaan UMKM di pedesaan, dengan hasil nyata seperti pembiayaan bagi ribuan pengusaha kecil. Penghargaan yang diterimanya termasuk "Politisi Berintegritas" dari lembaga swadaya masyarakat pada tahun 2023.

Pandangan Heri Gunawan tentang isu ekonomi terkini berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan stabilitas nasional. Dia menekankan pentingnya investasi di sektor padat karya untuk mengurangi pengangguran, seperti mendukung insentif pajak bagi industri kreatif. Dalam menanggapi inflasi, Heri Gunawan menganjurkan kebijakan subsidi terarah untuk pangan dan energi, serta kolaborasi dengan bank sentral untuk menjaga nilai rupiah. Dia juga vokal terhadap isu perdagangan internasional, dengan mendorong diversifikasi ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Pendekatannya selalu berlandaskan data riset dari lembaga terkait.